Pemerintah Kaji Alasan Swasembada Pangan Terhenti

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas (ratas) membahas program swasembada pangan bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Selasa (24/12/2014) kemarin.

Ternyata selama ini, program swasembada pangan yang ditargetkan tercapai dalam 1-2 tahun terhambat masalah distribusi pupuk.

Untuk program swasembada pangan ini, pemerintah telah melakukan penunjukan langsung agar terhindar dari proses panjang dan penyelewengan tender. Bibit akan dikerjakan Pertani Persero dan PT Sang Hyang Seri, sementara pupuk dikerjakan PT Pusri dan PT Pupuk Indonesia.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dari 14 provinsi di Indonesia, sebanyak 50 kabupaten bermasalah distribusi pupuknya. Pada 2015, pemerintah akan menggenjot untuk distribusi yang lebih baik.

Amran menyampaikan keterlambatan distribusi pupuk mempengaruhi proses bercocok tanam. Bila terlambat 2 minggu, maka akan kehilangan 1 ton per hektar.

Ia juga menambahkan anggaran subsidi pupuk untuk tahun depan sebesar 9,5 juta ton atau senilai Rp 28 triliun, sedangkan subsidi pupuk sebesar Rp 2 triliun. Hal itu sudah disahkan dalam APBN-P 2015.

Selain itu, faktor lain yang bisa menghambat swasembada pangan adalah masalah irigasi di Indonesia yang rusak mencapai 52 persen atau setara dengan 3,3 juta hektar. Kemudian masalah benih pada 2014 serapannya hanya 20 persen. 

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil memberikan solusi agar distribusi pupuk dan benih bisa tepat jumlah dan tepat waktu. Caranya adalah membuat master list atau daftar acuan.

Sofyan menuturkan pula Wapres JK meminta salinan dokumen dari daftar acuan tersebut. Hal itu dapat memudahkan JK untuk memantau.